Politik Uang Memupuk Perilaku Korupsi Kepala Daerah

Aksi Relawan VES di Pilkada DKI Jakarta

Siporsuk Na Mamora - Katanya kepala daerah adalah pelayan rakyat. Lalu pertanyaannya, apakah para kepala daerah sudah menjadi pelayan rakyat?, kelihatannya belum, bahkan ada kesan bahwa Kepala daerah bertindak bak raja yang duduk di singgasana kemudian minta di layani oleh rakyat. Alih-alih bekerja untuk mensejahterakan rakyatnya, mereka justru lebih mengutamakan mencari uang untuk mengembalikan modal yang di keluarkan sebagai biaya politik untuk memenangkan dirinya menjadi kepala daerah, bukan itu saja, bahkan sampai pada tahap memperkaya diri dan menumpuk uang untuk persiapan biaya periode kedua.

Mari kita melihat, mengapa terjadi hal seperti ini?

1. Para kepala daerah merasa bahwa tanggung jawabnya terhadap rakyatnya sudah selesai ketika dia membagi-bagi uang membeli suara rakyat pada saat pemilukada.

2. Untuk itu dia harus berupaya mengembalikan dana besar yang telah dikucurkan di tambah keuntungan dan persiapan biaya untuk periode kedua, dari mana lagi kalau bukan dari uang negara atau main mata dengan para pengusaha gelap.

3. Tak hanya itu, sang kepala daerah juga akan melakukan politik balas jasa kepada para pihak yang mendukungnya atau pihak yang memberikan modal kampanye pada saat pemilukada, maka terjadilah korupsi massive, terstruktur, besar dan berjamaah.

Awasi dan Buru Pelakunya Politik Uang

Siklus seperti ini telah sering berulang terjadi dari periode ke periode, bahkan ada yang menjadikannya jadi dinasty atau turun temurun, gunanya adalah untuk menjaga agar perilaku korupsinya tidak tercium. Pada akhirnya korupsilah yang subur, lalu kemudian yang rugi siapa lagi kalau bukan masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam waktu singkat pemerintahan Presiden Jokowi telah berbuat banyak untuk memperbaiki bangsa ini melalui program pembangunan infrastruktur termasuk untuk melanjutkan proyek-proyek trilliunan yang mangkrak serta penegakan hukum yang tegas, namun para Kepala Daerah terkesan tidak maksimal mendukung upaya Jokowi tersebut, boleh kita lihat disana sini terjadi OTT yang melibatkan beberapa Kepala Daerah, SKPD bahkan penegak hukum sekalipun.

Berdasarkan fakta tersebut, saya menyimpulkan bahwa sistem pemilukada kita yang identik dengan perilaku politik uang telah memberikan kesempatan besar kepada para calon yang tidak berkualitas dan hanya berhasrat untuk menang tanpa ada kemampuan untuk mengelola daerah, lalu korupsipun akhirnya terjadi dimana-mana. Bahkan orang-orang seperti ini hanya akan memikirkan dirinya dan kroninya, jika kepalanya sudah korupsi, maka staf di bawanya juga akan ikutan korupsi.

Jika kawan-kawan jeli melihat perhelatan pemilukada di DKI Jakarta, anda akan melihat ada kelompok yang berbeda dari yang lain, yang getol menyuarakan perlawanan terhadap pelaku politik uang, bahkan mereka bergerillya untuk memantau pelaku-pelaku politik uang tersebut, jika tertangkap akan mereka seret ke kantor polisi agar dihukum dan dijebloskan kedalam penjara. Mungkin orang-orang yang memberi nama Relawan Victor Edison Simanjuntak (VES) ini telah sadar bagaimana akutnya perilaku politik uang di republik ini.

Sekilas melihat aksi-aksi yang getol mereka lakukan beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa adanya harapan agar masyarakat dan calon kepala daerah bisa sadar bahwa politik uang itu salah, malahan akan menyandera masa depan negara jika terus-terusan terjadi.

Jika harapan itu telah terjadi, maka akan terlahirlah kepala daerah yang berkualitas dan mengabdikan dirinya dengan tulus melayani rakyat serta bersih dari perilaku-perilaku korup.

Tangkap Pelaku Politik Uang

Sebenarnya kita ingin menuju peroses kedepan, agar calon-calon kepala daerah tidak perlu lagi mengeluarkan biaya, jika perlu rakyatlah yang membiayai, agar setelah berhasil menjadi kepala daerah, dia memiliki tanggung jawab moral yang besar kepada rakyat yang membuat dia bekerja keras dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tentu hal ini bisa terjadi kalau calonnya memang benar-benar berkualitas dan tidak hanya berhasrat untuk memburu kekuasaan semata.

Ayo kita bersepakat, mari kita awasi rame-rame, dan bila perlu tangkap tangan pelaku politik uang dan kita jebloskan saja mereka kedalam penjara. Ini untuk masa depan republik!