Ngeri, Peserta Tamasya Al-Maidah Bisa Berujung Di Sel Polisi

Tito Karnavian Memberi Saat Memberi Keterangan Kepada CNN Indonesia

Siporsuk Na Mamora - Atmosfer Pilkada DKI Jakarta semakin dekat, semakin mamanas saja. Terutama tentang "Program Tamasya Al-Maidah" yang dikabarkan akan mengarahkan massa yang berasal dari berbagai daerah kurang lebih sebanyak 13 ribu orang ke TPS pada saat hari H pencoblosan tanggal 19 April 2017.

"Kita harapkan umat Islam untuk ke seluruh TPS di Jakarta yang jumlahnya 13 ribu. Di sana kita mengawal, memantau supaya pelaksanaan pilkada berjalan adil, jujur, dan demokratis" kata Ansufri di Masjid Raya Al-Ittihaad

Kegiatan ini sebelumnya pada tanggal 13 April 2017 sempat diumumkan akan dibatalkan melalui keterangan pers atas nama Ketua Gema Jakarta, Ahmad Lutfi Fathullah. Hal ini dilakukan atas dasar ketakutan massa tidak bisa dikontrol di lapangan.

"Secara organisasi, kita batalkan. Pertama, takut tidak terkontrol, takut terpancing, dan semakin panas. Jadi lebih baik orang Jakarta nanti setelah mencoblos jangan pulang. Tapi tunggu untuk mengawasi di situ sampai selesai" ujar Lutfi

Namun dalam beberapa hari berikutnya, program ini kembali diumumkan akan dilaksanakan oleh Ketua Panitia Tamasya Al Maidah atas nama Ansufri ID Sambo.

Sempat beredar juga berita bahwa Ketua KPU DKI Jakarta mendukung kegiatan ini secara lisan. Hal ini diungkapkan oleh salah satu panitia Tamasya Al-Maidah. Akan tetapi dibantah dengan tegas oleh Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno.

"Tidak benar. Memang mereka pernah beraudiensi ke KPU. Mereka meminta jadi pemantau. Mereka tidak nyinggung sama sekali soal Tamasya Al-Maidah. Hanya nanya-nanya soal pemantau" kata Sumarno saat dikonfirmasi, Senin (17/4/2017).

Penolakan ini semakin dipertegas dengan keluarnya maklumat bersama antara Polda Metro Jaya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta tentang larangan mobilisasi massa saat hari pemungutan suara. Sebab, mobilisasi itu dapat menciptakan intimidasi secara fisik dan psikis. Ini inti isi maklumatnya.

Pertama, setiap orang dilarang melaksanakan mobilisasi massa yang dapat mengintimidasi secara fisik dan psikologis, dalam bentuk apa pun. Karena itu, massa dilarang datang ke TPS di Jakarta jika tidak berkepentingan menggunakan hak pilihnya.

Kedua, jika ada sekelompok orang dari luar Jakarta yang akan melaksanakan kegiatan tersebut, maka Polri, TNI, dan instansi terkait akan melakukan pencegahan dan pemeriksaan di jalan. Massa pun nantinya diminta kembali ke daerah masing-masing.

Ketiga, bila sekelompok orang tersebut tetap memaksa datang ke Jakarta dan melanggar aturan hukum, maka kepolisian akan melakukan proses hukum.

Tak hanya Polisi, KPU dan BAWASLU DKI Jakarta yang melarang. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj juga ikut mengeluarkan statmen yang menyatakan menolak gerakan tamasya Al Maidah.

"Dari dulu saya nggak senang ada pengerahan massa. Saya menolak. Mari kita percayakan, ada dari Bawaslu, ada pihak Ahok dan Anies jadi saksi. Kalau saya percaya, saya percaya sama Bawaslu, saya percaya kepada KPU dan saksi saksi" imbuh Said Aqil Siroj

Jika semua lembaga diatas sudah menolak, maka siapakah mereka yang nekat dan membandel untuk tetap melakukan aksi gerakan tamasya Al-Maidah ini? Saya melihat, sikap seperti ini adalah perlawanan terhadap Negara.

Apel Siaga TNI

Ini Ganjaran Untuk Pelaku Yang Ngotot Bertamasya Al-Maidah Ke Jakarta

Larangan untuk melakukan aksi pengerahan massa ke TPS pada hari H pencoblosan jauh-jauh hari telah disampaikan oleh Bapak Kapolri Tito Karnavian. Menurutnya kehadiran massa dalam jumlah besar akan berpotensi mengintimidasi para pemilih.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian akan melakukan tindakan tegas bila ada mobilisasi dan pengumpulan massa di TPS-TPS dalam pilkada Jakarta lusa besok.

"Tolong jangan terjadi pengumpulan massa apapun alasannya ke TPS. Apalagi jumlahnya besar. Kalau jumlahnya besar pasti kita angkat" -Kapolri Tito Karnavian- 

"Jangan tanggung-tanggung. Kalau ada yang berangkat dalam rangka ke Jakarta untuk politik lokal Jakarta, cegat dan gunakan diskresi" -Kapolri Tito Karnavian-

Tak tanggung-tanggung, dalam memberikan kepastian jaminan keamanan bagi masyarakat yang akan berpesta demokrasi di DKI Jakarta pada tanggal 19 April 2017, Polri akan mengarahkan sebanyak 65 ribu petugas keamanan gabungan antara Polri, TNI, Pemda dan Linmas. 30 Ribu diantaranya adalah personil Polri dan TNI.

"Polri dan TNI jumlahnya lebih dari 30 ribu. Itu sudah banyak dan lebih banyak dari (aksi) 212. Baik di TPS maupun kekuatan standby" -Tito Karnavian-

So, untuk orang-orang yang merasa nekat dan ngotot ikut aksi gerakan Tamasya Al-Maidah besok, berfikirlah kembali. Ketahuilah bahwa aksi ini tidak memiliki izin dari siapapun. PBNU juga menolak. Itu artinya aksi ini adalah ilegal atau terlarang demi keamanan Negara.

Berfikirlah untuk hal yang lebih baik yang bisa anda lakukan selain ikut-ikutan aksi ilegal ini. Penjarapun akan terbuka lebar untuk para pelaku.

Mari jadi warga yang taat hukum, percayakan urusan keamanan kepada pemerintah.